Beranda › Regulasi › Regulasi Sektor Perhubungan

Regulasi Sektor Perhubungan

Menyajikan himpunan produk hukum, kebijakan teknis, serta ketentuan tata kelola transportasi yang komprehensif, mencakup peraturan yang berlaku baik di tingkat daerah maupun secara nasional.

Undang - Undang

NoDokumenTahunFormatAksi
1Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan2004PDFLihat
2Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian2007PDFLihat
3Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran2008PDFLihat
4Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan2009PDFLihat
5Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan2009PDFLihat
6Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah2014PDFLihat
7Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah2015PDFLihat
8Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang2023PDFLihat
9Undang-undang (UU) Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran2024PDFLihat

Peraturan Pemerintah

NoDokumenTahunFormatAksi
1Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan2006PDFLihat
2Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan2009PDFLihat
3Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan2010PDFLihat
4Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan2011PDFLihat
5Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas2011PDFLihat
6Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan2011PDFLihat
7Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan2012PDFLihat
8Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan2012PDFLihat
9Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan2013PDFLihat
10Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan2014PDFLihat
11Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan2015PDFLihat
12Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan2017PDFLihat
13Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal2018PDFLihat
14Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah2021PDFLihat
15Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan2021PDFLihat
16Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran2021PDFLihat
17Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah2023PDFLihat
18Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko2025PDFLihat
19Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha2017PDFLihat

Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga Terkait

NoDokumenTahunFormatAksi
1Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek2013PDFLihat
2Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas2014PDFLihat
3Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan2015PDFLihat
4Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan2015PDFLihat
5Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas2015PDFLihat
6Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Bentuk, Ukuran, dan Tata Cara Pengisian Blangko Bukti Pelanggaran Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan2018PDFLihat
7Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum2018PDFLihat
8Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek2018PDFLihat
9Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus2018PDFLihat
10Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat2019PDFLihat
11Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek2019PDFLihat
12Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus2019PDFLihat
13Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat2019PDFLihat
14Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan2019PDFLihat
15Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas2021PDFLihat
16Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor2021PDFLihat
17Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan2021PDFLihat
18Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan2021PDFLihat
19Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2016 tentang Alur-Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan2021PDFLihat
20Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Konsesi dan Kerja Sama Bentuk Lainnya antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan2021PDFLihat
21Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut2021PDFLihat
22Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan2021PDFLihat
23Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2021 tentang Zonasi di Kawasan Pelabuhan yang Digunakan untuk Melayani Angkutan Penyeberangan2021PDFLihat
24Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai Dan Danau2022PDFLihat
25Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Peyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi2023PDFLihat
26Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan2023PDFLihat
27Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan2023PDFLihat
28Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi2026PDFLihat
29Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal2021PDFLihat

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

NoDokumenTahunFormatAksi
1Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek2018PDFLihat
2Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa Usaha2018PDFLihat
3Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk jalan Provinsi Di Nusa Tenggara Timur2018PDFLihat
4Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2018 tentang pengelolaan Angkutan Orang Lintas Kabupaten/Kota2018PDFLihat
5Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Aimere, Nangakeo Dan Teluk Gurita di Provinsi Nusa Tenggara Timur2018PDFLihat
6Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perhubungan2025PDFLihat
7Peraturan Daerah Provinsi Nusa tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah2026PDFLihat

Peraturan Gubernur, Keputusan/Instruksi/Surat Edaran

NoDokumenTahunFormatAksi
1Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi izin Trayek, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha2017PDFLihat
2Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 95 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Provinsi di Nusa Tenggara Timur2019PDFLihat
3Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 98 Tahun 2019 tentang Petunjuk pelaksanaan Pemberian Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Lintas Kabupaten/Kota Dalam Jaringan pelayanan Angkutan Umum Untuk Mendukung Pariwisata Dalam Wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur2019PDFLihat
4Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 101 Tahun 2019 tentang Tarif Dasar Dan Tarif Jarak Angkutan Orang Lintas Kabupaten/Kota Dalam Jaringan Pelayanan Angkutan Umum Untuk mendukung Pariwisata Dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur2019PDFLihat
5Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 111 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Jaringan Pelayanan Angkutan umum Untuk Mendukung Pariwisata Dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur2019PDFLihat
6Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Tarif Dasar Angkutan Orang Lintas Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur2022PDFLihat
7Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 13 tahun 2025 tentang Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat2025PDFLihat
8Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Tarif Retibusi Daerah2025PDFLihat
9Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 169/KEP/HK/2010 tentang Simpul Jaringan Transportasi Jalan Untuk Terminal Penumpang Tipe B di Provinsi Nusa Tenggara Timur2010PDFLihat
10Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 250/KEP/HK/2019 tentang Wilayah Operasi Dan Rencana Kebutuhan Kendaraan bermotor Umum Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur2019PDFLihat
11Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 382/KEP/HK/2019 tentang Rencana Jumlah Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Orang Tidak dalam Trayek Dalam Jaringan pelayanan Angkutan Umum Untuk Mendukung Pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur2019PDFLihat
12Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 403 /KEP/HK/2023 tentang Ruas Jalan Provinsi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur2023PDFLihat
13Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor BU.100.3.4.1/04/DISHUB/2025 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Angkutan Pasar Dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur2025PDFLihat
14Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor BU.550/46/DISHUB/2019 tentang Pemasangan Iklan Pariwisata pada Kendaraan Angkutan Umum dan Kapal Motor Penyeberangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur2019PDFLihat
Scroll to Top